InfoTuratea.com – Dewan Eksekutif Pusat Federasi Keadilan Rakyat (DEP FKR) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan pada Kamis (6/3/2025).
Mereka mempertanyakan perkembangan laporan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan sejumlah puskesmas dan rumah dinas puskesmas di Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2024.
Ketua Eksekutif Pusat DEP FKR, Asrianto Indar Jaya, mengungkapkan bahwa berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, proyek pembangunan gedung puskesmas dan rumah dinas puskesmas di lima lokasi serta pembangunan Gedung Labkesda Jeneponto menelan anggaran sekitar Rp38,2 miliar.
Hasil investigasi DEP FKR menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Asrianto menyebut ada dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan negara.
“Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam dokumen perencanaan proyek ini, seperti DED, RKS, dan KAK. Indikasi penyimpangan ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kejati Sulsel menemui massa dan menyampaikan bahwa laporan dugaan korupsi proyek pembangunan puskesmas Jeneponto sudah didisposisi oleh Kepala Kejati.
Saat ini, laporan tersebut sedang dikaji lebih mendalam oleh tim kejaksaan. Sementara itu, koordinator aksi menegaskan bahwa DEP FKR akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum.
Mereka menuntut Kejati Sulsel segera mengusut dugaan persekongkolan dalam tender proyek serta memeriksa pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa, dan konsultan pengawas.
Selain itu, mereka juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit khusus terhadap realisasi proyek tersebut.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kepastian hukum dan pihak yang terlibat mendapat sanksi tegas,” ujar salah satu orator aksi.
Aksi unjuk rasa ini menjadi bentuk komitmen DEP FKR dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor kesehatan.
Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika laporan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
Source : cakrawalainfo.co.id